BIROKRAT RESAHKAN OKNUM WARTAWAN

Beberapa birokrat di Jember resah, hal itu dikarenakan banyaknya oknum wartawan yang bertugas , diduga tidak sesuai dengan fungsinyaMereka seakan bertugas sebagai penyidik ( polisi/jaksa ). Keresahan beberapa birokrat di beberapa SKPD terjadi ketika beberapa saat lalu , disalah satu instnasi kedatangan beberapa oknum wartawan yang maunya melakukan konfirmasi. Namun, setelah ditemui, beberapa oknu tadi lagaknya bukan lagi konfirmasi melainkan sudah seperti menyidik, padahal mereka sendiri tidak faham substansi persoalan yang mereka tanyakan.

Sumber yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, pagi itu kantornya kedatangan oknum wartawan dari media luar Jember, sebenarnya beberapa karyawan disana sudah mengetahui siapa sebenarnya oknum wartawan tersebut, sejauh manna kualitasnya, namun karena saat itu menghadap kapasitasnya sebagai wartawan, maka seperti biasa beberapa staf yang didatangi memberikan pelayanan sebagai mana mestinya.

Setelah berbasa basi, oknum tersebut menanyakan tentang prosedur pengeluaran ijin
Tiada hari tanpa problem, itulah yang terjadi didunia kerja, baik dijajaran Birokrat, maupun di jajaran kuli disket, bahkan diantara keduanya sulit untuk dibuat mesra. Persoalannya sepele, kadang masing-masing diantara mereka tidak ada yang saling menghargai.(*)

Baca Selengkapnya...

SEBABKAN JALANAN MACET DAN KUMUH PKL KAMPUS BAKAL DITERTIBKAN

Tekad Pemerintah Kabupaten Jember ( baca Sat Pol PP – red ) untuk terus melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di beberapa wilayah strategis , membuat PKL meradangMereka menyikapi rencana Pemkab dengan membentuk sebuah paguyuban yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tawar mereka dihadapan pemkab Jember. Namun, upaya mereka tampaknya bakal menemui jalan buntu, katika Kepala Sat Pol PP Pemkab Jember Drs.Sunyoto tetap bertekad untuk menertibkan PKL yang ada di wilayah tepatnya yang berada di seputar Jalan Jawa dan Kalimantan.

Kepada wartawan yang menemui diruang kerjanya beberapa saat lalu, mantan Camat Ajung ini bersikeras akan menertibkan Pedagang Kaki Lima yang , membuat situasi menjadi kumuh dan membuat tidak nyaman pejalan kaki. Menurutnya, dirinya beberapa saat lalu sempat menyaksikan sendiri bagai mana kondisi trotoar yang digunakan untuk berjualan pedagang. Menurutnya, trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki kondisinya sangat memprihatinkan, selain jadi hitam, dan licin, disekitar mereka ada bau tidak sedap, sehingga pengguna jalan menjadi tidak nyaman.

Dia juga menjelaskan, kalau selama ini pihaknya sudah banyak memberi toleransi kepada mereka untuk menggunakan tempat itu sebagai tempat usaha mereka, mereka juga tiudak pernah dipungut restrebusi, dan sebagainya, tapi mereka tidak bias menjaga kondisi menjadi lebih baik, malah sebaliknya disana-sini terkesan kumuh, dan saya sempat lama menyamar jadi pembeli disana “ Begini mas, saya pernah nyamar sebagai konsumen disana, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagai mana kumuhnya trotoar, kondisinya sangat jelek, warnanya menjadi hitam, licin dan agak bau, makanya saya tidakingin jalan Kampus yang dulu saat kita kuliah terlihat indah megah dan asir menjadi kumuh dan macet “ ujarnya.

Ketika disinggung mengenai adanya oknum yang menjadi pelindung mereka , dengan tegas pria yang suka nyanyi ini mengatakan akan menindak siapapun yang jadi pelindungnya, pihaknya bekerja sesuai dengan aturan yang ada, tidak lebih dan tidak kurang, apa lagi kalau ada yang sok jadi pahlawan, pihaknya akan membeli apa yang mereka jual “ Gini mas, saya akan beli apa yang mereka jual, terlebih jika ada oknum stafnya yang bermain, dirinya akan menindak tegas , tak gusur mas , lihat saja “ tandasnya. (*)

Baca Selengkapnya...

PEMKAB JEMBER KECOLONGAN LAGI 2 UNIT MEGA PRO RAIB

Pengamanan di kantor Pemkab Jember tampaknya perlu dikaji ulang. Kebobolan –demi kebobolan yang dialami oleh Karyawan Pemkab , baik sepeda motor maupun perlengkapan lainnya membuat karyawan mulai kehilangan kepercayaan pada institusi pengaman ( Sat Pol PP – red ) yang dari bulan kebulan jumlahnya semakiun banyak saja, sementara kuantitas yang berlebih tidak dimanfaatkan seefekttif mungkin, akibatnya terjadilah kecurian dua unit Mega pro keluaran tahun 2009.

Peristiwa naas itu dialami oleh Mama Sudarma, staf Keuangan Pemkab Jember yang motor Honda Megapronya diparkir tak jauh dari kantornya. Mama yang tak menyangka kalau sepedanya bakal hilang, kaget ketika dirinya hendak keluar karena ada urusan yang mendesak, tidak menemui sepeda motornya, padahal sepeda motor warna merah miliknya diparkir di depan kantor bagian keuangan yang jkaraknya hanya sekitar 20 meter dari kantornya.

Hal sama dialami oleh Budiyanto, karyawan staf di Asisten III Pemkab ini, juga shock ketika mendapati sepeda Mega Pro warna hotamnya raib, padahal sepeda itu baru dibelinya 2 bulan lalu. Dia mengetahui kalau sepedanya hilang setelah dia akan keluar pemkab karena ada urusan yang harus diselesaikan. Dia awalnya tidak menyangka, kalau sepia motornya bakal hilang, sebab beberapa saat sebelumnya, dirinya tahu kalau diatas sepeda motornya itu ada orang yang duduk, tapiu karena disana juga banyak orang dan keliahatannya tidak mencurigakan , dirinya tidak merasa curiga.

Sumber dilokasi kejadian menyebutkan, sebenarnya beberapa saat sebelum diketahui sepeda motor itu hilang, pihaknya berada tak jauh dari lakoasi dimana sepeda itu berada, namun karena tidakl tahu kalau itu sepeda milik karyawan pemkab, katika mereka mengendarai ya pihaknya tidak bias mencurigai, karena saat nanti kita btegur ternyata sepeda itu bener miliknya.

Kepala Sat Pol PP Pemkab Jember Drs Sunyoto kepada Sorot membenarkan kalau kamis 13/3 lalu diPemkab kehilangan 2 unit sepeda motor merek Mega Pro. Pihaknya , selama ini tidak bias menghalangi setiap orang yang datang ke Pemkab, karena mereka punya urusan sendiri-sendiri, namun demikian, kehilangan ini akan dijadikan evaluasi untuk menyegarkan kembali sistim pengamanan di Pemkab Jember. Dia juga menyebutkan, bahwa tugas unitnya sangat banyak, mulai dari sosialisasi perda, menghadapi PKL sampai pada pengamanan di pemkab, tapi itu sudah menjadi kewajiban, dan ini akan jadi pengalaman tersendiri “ Ya mas bener kita kecolongan 2 unit sepeda motor Megapro, terus terang kita sulit untuk mendeteksi orang-perorang apakah dia maling atau bukan, makanya kasus ini bakal jadi bahan evaluasi bagi unitnya untuk lebih meningkatkan pengamanan “ ujarnya(*)

Baca Selengkapnya...

MIMPI MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERMUTU

Baru saja pemerintah Kabupaten Jember mencanangkan pendidikan bermutu, saebuah pendidikan yang memiliki kualitas “Layak” untuk dijual. Pendidikan yang bakal diminati oleh stakeholdernya. Untuk itu Pemerintah Kabupaten menempatkan Pendidikan menjadi skala prioritas yang harus digarap. Tidak itu saja, tampaknya apa yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten, agar Jember kembali menjadi berdaya, lebih mumpuni diantara Kabupaten-kota yang ada di Jawa Timur, bahkan dilevel Nasional mendapat dukungan serius, itu terihat besarnya anggaran yang dikucurkan untuk Dinas Pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemerintah Kabupaten juga menunjukan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dalam berbagai kesempatan Bupati Ir.MZA Djalal selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah Kabupaten Jember menggratiskan biaya pendidikan untuk siswa tingkat Sekolah dasar. Sayangnya, kebijakan itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang benar-benar tak mampu, melainkan untuk semua siswa, entah itu anaknya orang kaya, ataupun anak orang kere seperti si jadul, yang tinggal digubuk dibawah Gladak Kembar

Keinginan Pemerintah Kabupaten untuk menciptakan sebuah pendidikan bermutu, tampaknya belum diimbangi penyediaan sumber daya manusia yang sesuai di jajaran Dinas Pendidikan. Hal ini menyebabkan, program berjalan ditempat. Selain itu, juga belum mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, Propinsi, termasuk Pemerintah kabupaten, dengan mentaati amanat Undang-undang Sisdiknas No 20/tahun 2000. Dimana ditekankan, bahwa Pemerintah harus mengalokasikan 20% anggarannya untuk membiayai pendidikan. Jika menilik dari aturan, maka tidak ada lagi alasan bagi pemerintah pusat, Propinsi maupun Kabupaten untuk tidak melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Tinggal goodwill pemerintah saja.

Persoalan menjadi semakin carut marut, ketika Pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan surat Keputusan Menteri nomor 186/MPN/KU/2008, Tgl 2 desember 2008, yang isinya melarang sekolah untuk meminta iuran kepada orang tua murid, dan untuk itu pemerintah akan menaikan BOSS untuk masing-masing sekolah, baik SD maupun SMP.

Kalau saja boleh, saya termasuk para pengelola lembaga pendidikan tingkat SD/SMP bakal melakukan protes kepada pak Mentri. Sebab, nilai bantuan yang disebut Boss itu tidak sebanding dengan kebutuhan biaya sekolah, belum lagi jika nanti ada kebijakan-kebijakan yang bernuansa politis, yang meminta beberapa siswa untuk digratiskan. Padahal, untuk pembelanjaan dalam sebulan, sampai setahun, semuanya sudah tercantum dalam Rencana Anggaran Pembelanjaan Sekolah ( RAPBS). Dari RAPBS itu akan diketahui secara riel berapa kebutuhan biaya yang harus dipikul oleh lembaga sekolah dalam setiap tahunnya. Itupun biaya kebutuhan sekolah untuk memenuhi kebutuhan standar saja. Padahal, masih banyak setandar-setandar lainnya yang sama sekali belum bisa dipenuhi oleh Lemabaga sekolah, seperti halnya setandar sarana dan prasarana, setandar kompetensi, setandar kurikulum dan lain sebagainya, yang itu nonsense bias berjalan jika tidak didukung dengan anggaran yang cukup.Sementara, Pemerintah baik pusat sampai Kabupaten belum secara konsisten menerapkan 20% anggaran APBN,APBD I dan APBD II nya untuk pendidikan.

Kalau melihat kondisi seperti ini, jelas bakal membuat para pengelola lembaga sekolah pusing tujuh keliling, padahal, banyak sekali biaya yang dibutuhkan untuk menuju pendidikan berkualitas, baik akademis, maupun non akademis. Kalau sudah begitu, bagai mana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi indah kita , untuk mencapai pendidikan bermutu. Kapan semua itu bisa terealisir, kalau disisi lain, masih banyak aturan yang justru menghambat terwujudnya pendidikan bermutu, belum lagi tidak adanya komitmen dari pelaku pendidikan untuk mencetak pendidikan bermutu, bukan hanya secara fisik tapi juga yang mengarah pada perbaikan kualitas pendidikan.(*)

Baca Selengkapnya...